Perbanas Institute Gelar Seminar Nasional “Outlook Hukum dan Ekonomi Indonesia 2025”
Jakarta, 27 Februari 2025 – Perbanas Institute telah sukses menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Outlook Hukum dan Ekonomi Indonesia Tahun 2025” yang diadakan pada hari Selasa, 27 Februari 2025, bertempat di Auditorium Perbanas Institute. Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, baik dari kalangan praktisi hukum maupun ekonomi, serta perwakilan regulator dan pemangku kebijakan penting di Indonesia.
Seminar ini menjadi wadah untuk memperdalam pemahaman mengenai prospek hukum dan ekonomi Indonesia di tahun 2025, dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan negara. Para pembicara yang hadir termasuk para praktisi hukum dan ekonomi terkemuka serta sejumlah pemangku kebijakan.
Acara dilanjutkan dengan diskusi panel, dengan panelis:
- Dr. Raden Pardede (Wakil Ketua KEN periode 2010-2014)
- Dr. Permana Agung, M.Sc. (Dirjen Bea Cukai periode 1999–2002)
- Ajib Hamdani, SE (Anggota Bidang Kebijakan Publik DPN Apindo)
- Bawono Kristiaji, SE, M.S.E, MSc, IBT, ADIT, BKP (Direktur DDTC)
- Dr. Solihin M. Juhro SE, MAE, MA (Sekretaris Umum ISEI)
Para narasumber menyampaikan pandangan strategis dan berbagi pengalaman terkait perkembangan hukum dan ekonomi Indonesia ke depan, serta bagaimana kebijakan yang ada dapat beradaptasi dengan tantangan global yang terus berkembang. Beberapa isu penting yang dibahas antara lain mengenai kebijakan ekonomi makro, transparansi fiskal, serta peran hukum dalam mendukung stabilitas ekonomi negara.
Acara ini dipandu oleh Prof. Dr. Tiolina Evi Nausta Pardede, S.E., Ak., M.M., CA., dosen senior di Perbanas Institute, yang juga berperan sebagai moderator dalam diskusi ini. Seminar ditutup dengan penutupan dari Prof. Dr. Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, S.E., Ak., M.Acc., M.Ec. (Hons), CA.
Seminar ini merupakan salah satu upaya Perbanas Institute untuk terus berkontribusi dalam memperkaya wawasan dan pemahaman mengenai perkembangan hukum dan ekonomi Indonesia, serta mendukung terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
