Peran Strategis Bulog Mewujudkan Swasembada Pangan
Penulis: Jan Prince Permata (Mahasiswa Program Doktor Perbanas Institute)
“Urusan Pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa” – Presiden Soekarno.
KALIMAT profetik yang disampaikan Presiden Soekarno di atas saat peletakan batu pertama pembangunan Gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor (kini IPB University) pada 27 April 1952, masih relevan dengan situasi Indonesia saat ini.
Lebih dari 72 tahun setelah pidato Bung Karno, Indonesia belum mampu sepenuhnya memenuhi pangan bagi rakyatnya dari produksi sendiri. Indonesia masih melakukan impor beras untuk menjaga stok aman di dalam negeri.
Selain beras, Indonesia juga masih melakukan impor terhadap sejumlah komoditi, yaitu jagung, kedelai, gula, bawang putih, daging sapi dan gandum.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyadari penting dan strategisnya memperkokoh sektor pangan dengan memasukkan swasembada pangan sebagai program prioritas pemerintahan di periode 2024-2029. Targetnya, swasembada pangan utamanya beras tercapai pada empat sampai lima tahun ke depan.
Swasembada akan ditempuh lewat upaya ekstensifikasi dan intensifikasi serta dikerjakan secara bersama-sama lintas kementerian.
Kementerian Pertanian akan mengoptimalisasi lahan rawa seluas 360.000 hektare, Kementerian Pekerjaan Umum fokus membenahi irigiasi dan pengairan, dan BUMN menyiapkan benih dan pupuk.
Beberapa langkah yang akan ditempuh dengan mencetak sawah baru seluas 3 juta hektare di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa.
Di Merauke, ditargetkan pencetakan sawah 1 juta hektare, di Kalimantan Tengah seluas 500.000 hektare, Kalimantan Selatan seluas 300.000 hektare.
Sementara di lima propinsi lainnya, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Aceh ditargetkan dicetak 200.000 hektare sawah baru.
Untuk memperkokoh ketahanan pangan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 139,4 triliun pada 2025.
Anggaran ini akan disebar ke berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan BUMN.
Luas panen menurun
Luas panen padi di Indonesia dari tahun ke tahun juga terus menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023, luas panen padi di Indonesia seluas 10,21 juta hektare dengan produksi padi sebanyak 53,98 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).
Jika dibandingkan tahun 2022, luas panen 2023 turun 0,24 juta hektare atau 2,29 persen. Produksi padi 2023 mengalami penurunan sebesar 0,77 juta ton atau 1,4 persen dari tahun 2022.
Penurunan luas panen linier dengan penurunan produksi beras. Tahun 2023, Produksi beras di Indonesia sebesar 31,10 juta ton, dengan produksi tahun sebelumnya 31,54 juta ton. Produksi beras 2023 mengalami penurunan sebesar 0,44 juta ton atau 1,4 persen dari tahun 2022.
Sementara, konsumsi beras tahun 2023 sebesar 30,76 juta ton, meningkat 0,62 juta ton atau 2,05 persen dari tahun 2023.
Berdasarkan neraca produksi dan konsumsi beras, sebenarnya ada surplus produksi beras nasional setiap tahunnya.
Namun, surplus tersebut tidak pernah melampaui konsumsi beras nasional dalam satu bulan yang diperkirakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) 2,56 juta ton.
Cadangan beras nasional di gudang Bulog yang diharapkan ada pada kisaran 10 persen dari konsumsi beras tiap tahun untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras juga sulit terwujud.
Di sisi lain, kerumitan memastikan berapa sebenarnya jumlah padi atau beras yang ada di masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan terjaminnya stok beras nasional.
Kondisi inilah yang membuat pemerintah harus menempuh impor untuk memastikan jaminan ketersediaan beras dalam kondisi aman di tengah perubahan iklim ekstrem dan tidak menentu dewasa ini.
Impor beras Indonesia pada 2021 sebesar 407.740 ton, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 429.207 ton atau naik 5 persen.
Sementara untuk tahun 2023 pemerintah mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton. Tahun 2024, BPS mencatat impor beras periode Januari hingga September sebesar 3,23 juta ton.
Tahun 2024, pemerintah menetapkan impor beras sebesar 4,04 juta ton dan realiasasinya akan disesuaikan dengan hasil produksi padi di dalam negeri.
Peningkatan kesejahteraan petani
Peningkatan produksi beras sangat terkait dengan memenuhi sarana input pertanian di hulu dan meningkatkan kesejahteraan petani di hilir.
Jadi pendekatannya harus dilakukan berbarengan dan simultan, yaitu menjamin ketersediaan input pertanian dan memastikan peningkatan kesejahteraan petani sebagai produsen beras.
Di hulu, penguatan input pertanian, yang meliputi lahan, pengairan, benih unggul, alat mesin pertanian (alsintan), tenaga kerja, pupuk kimia, pupuk organik (pupuk majemuk), pembasmi organisme pengganggu tanaman (OPT) dan terjaminnya air.
Di hilir, diperlukan pembiayaan/fasilitas kredit bagi kelompok tani untuk pengadaan mesin pengering, penggiling padi, packaging hampa dan petani mendapatkan pembelian gabah terbaik dari pemerintah atau harga pembelian pemerintah (HPP) terbaik.
Langkah pemerintah dengan menggerakkan secara bersama-sama sejumlah kementerian dan lembaga negara untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan swasembada pangan merupakan langkah tepat.
Petani memanen padi di Desa Penganjang, Kecamatan Sindang, Indramayu, Jawa Barat, Senin (4/3/2024). Menurut petani, harga gabah kering saat ini mengalami kenaikan menjadi Rp1,1 juta per kuintal dari sebelumnya Rp950 ribu per kuintal. (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Peran Strategis Bulog Mewujudkan Swasembada Pangan”, Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2024/11/05/083222926/peran-strategis-bulog-mewujudkan-swasembada-pangan?page=3.
Editor : Sandro Gatra
Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6
Petani memanen padi di Desa Penganjang, Kecamatan Sindang, Indramayu, Jawa Barat, Senin (4/3/2024). Menurut petani, harga gabah kering saat ini mengalami kenaikan menjadi Rp1,1 juta per kuintal dari sebelumnya Rp950 ribu per kuintal. (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)
Upaya-upaya tersebut harus dibarengi dengan langkah-langkah nyata melibatkan petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang menjadi ujung tombak produksi beras.
Pendeknya, kesejahteraan petani menjadi kunci peningkatan produksi beras. Produksi beras bakal meningkat secara berkelanjutan hanya jika petani berasnya sejahtera.
Selama ini, Perum Bulog merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dan terlibat langsung dalam upaya meningkatkan produksi pangan (beras) bersama petani.
Upaya Bulog di berbagai wilayah dengan mengembangkan program on farm atau mitra tani merupakan terobosan yang tepat dalam meningkatkan produksi padi nasional sekaligus memperkuat cadangan beras melalui serapan padi petani.
Bagi petani, program mitra tani tak hanya memberikan jaminan harga jual terbaik, tapi juga dukungan sarana produksi seperti benih unggul dan pupuk melalui Bulog.
Program on farm Bulog ini dalam jangka pendek akan mampu meningkatkan produksi beras sehingga perlu dikembangkan secara masif di sentra-sentra beras seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Lampung.
Program on-farm Bulog yang telah memberikan hasil nyata peningkatan produksi beras dan peningkatan kesejahteraan petani padi di sejumlah daerah juga bisa dikembangkan untuk peningkatan produksi komoditi pangan lain seperti tebu dan jagung.
Tentu Bulog perlu didukung secara lebih signifikan oleh BUMN lain yang menyuplai pupuk maupun benih.
Keberhasilan program on-farm tidak hanya akan memperkuat pemenuhan pangan lokal, tapi juga akan mampu memperkokoh Bulog sebagai offtaker pangan, terutama padi yang dihasilkan petani kita sendiri.
Bulog juga harus didorong sebagai stabilisator harga di tingkat konsumen dan di tingkat produsen sebagai buffer stock nasional yang menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga di seluruh Indonesia.
Penguatan peran dan keberadaan Bulog harus ditopang melalui anggaran negara (APBN). Jika upaya-upaya tersebut bisa direalisasikan, maka keinginan pemerintah menuju swasembada pangan dengan menyejahterakan petani makin dekat untuk bisa dicapai.
Artikel ini telah tayang di
Kompas.com